Produksi Minyak Negara Terancam Karyawan Chevron Mogok

Pekanbaru (ANTARA) – Produksi minyak negara terancam terkait dengan rencana mogok sejumlah karyawan PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) yang menuntut keadilan penanganan kasus dugaan korupsi proyek bioremediasi. 

“Jika pemogokan kerja sampai dilakukan, maka kerugian besar bagi negara ini. Karena Chevron berkontribusi besar bagi negara dalam produksi minyak,” kata Humas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Elan Bintoro kepada Antara Pekanbaru per telepon, Minggu.

Namun rencana mogok kerja tersebut, kata dia, akhirnya dapat diatasi setelah pihak SSK-Migas dengan petinggi Chevron melakukan mediasi.

“Seluruh pimpinan Chevron di wilayah kerja manapun, akhirnya meminta karyawan untuk tidak melakukan mogok kerja,” katanya.

Sebelumnya, akibat adanya kasus dugaan korupsi proyek bioremediasi, sempat dikabarkan menyebabkan turunnya produksi minyak Chevron Wilayah Provinsi Riau, khususnya pada kawasan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir hingga mencapai 15 ribu hingga 20 ribu barel.

Bayangkan saja, jika hal demikian benar terjadi, kata dia, maka sama artinya negara mengalami kerugian lebih dari 1,5 hingga 2 juta US Dollar per hari.

“Jumlah itu tidaklah sedikit, karena setara dengan 15 hingga 20 miliar rupiah. Oleh karenanya, jangan sampai kasus bioremediasi ini menjadi dilema bagi negara. Pihak kejaksaan dituntut untuk bijak dan arif dalam memandang satu persoalan hukum,” katanya.

Elan menjelaskan, pada kasus bioremediasi memang sangat banyak kejanggalan-kejanggalan, dimana sesuatu hal yang sebenarnya tidak melanggar hukum, justru diklaim sebagai suatu pelanggaran hukum.

“Saya heran, sebenarnya tugas jaksa itu apakah sebagai penegak hukum atau justru hanya sekedar melakukan tuntutan. Hal ini mengingat jaksa menuntut para terdakwa kasus yang sebenarnya belum tentu sebuah kasus begitu tinggi, yakni lebih 12 tahun. Sedangkan para koruptor yang jelas-jelas melakukan pelanggaran hukum, justru diberikan tuntutan ringan,” katanya.

Sebelumnya, jaksa telah menuntut dua terdakwa dari pihak kontraktor PT CPI, yakni Herland dan Ricksy, selama 15 dan 12 tahun penjara. Sementara tiga lagi yang merupakan karyawan Chevron masih dalam proses sidang lanjutan.

Pengamat ekonomi dari Universitas Riau, Ediyanus Herman Halim mengatakan, pemerintah sudah saatnya bertindak adil untuk penanganan kasus dugaan korupsi proyek bioremediasi di sejumlah wilayah kerja eksploitasi PT Chevron.

“Jangan sampai ketidak adilan justru membuat negara mengalami kerugian besar akibat gejolak karyawan perusahaan tersebut. Hal ini tentunya akan mempengaruhi produksi minyak Chevron hingga tidak mencapai target yang telah ditetapkan,” katanya.

About detomasocar

I was a little boy.

Posted on May 5, 2013, in News. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: